Ancaman Debt Collector Pinjol Saat Menagih Hutang, OJK Serukan Etika dalam Penagihan Utang

  • Whatsapp

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa debt collector dari pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan dalam penagihan utang bisa terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 250 miliar.

Tongam L. Tobing, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, menyoroti perilaku agresif para petugas penagihan, terutama pada pinjaman dari layanan pinjaman online (pinjol) atau peer-to-peer (P2P) lending. “Jika mereka menggunakan kata-kata kasar atau ancaman yang melanggar kode etik, ini bisa dijerat pasal 306 P2SK,” ujarnya dalam seminar online, Kamis (23/11/2023).

Pasal 306 ini menjelaskan bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) yang melanggar dalam penagihan atau memberikan informasi yang salah kepada nasabah dapat dihukum penjara 2 hingga 10 tahun dan denda antara Rp 25 miliar hingga Rp 250 miliar.

Bernard Widjaja, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, menegaskan bahwa tidak hanya PUJK yang akan disanksi, tetapi pihak ketiga seperti debt collector juga bisa dipidanakan. “Kami menekankan kepada pelaku usaha untuk bertindak terhadap debt collector, dan kami juga akan menindak PUJK,” jelasnya.

Batasan waktu juga menjadi perhatian, di mana proses penagihan oleh PUJK atau debt collector harus berhenti sebelum jam 8 malam. “Penagihan yang berlanjut hingga setengah 10 malam dan memaksa seseorang untuk membuat janji bayar lewat video melanggar etika dan tidak diperbolehkan,” tambahnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *