Proses Sertifikasi Aset Pemprov Jawa Timur untuk Meningkatkan Keamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah

  • Whatsapp

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil mensertifikasi lebih dari 2600 bidang aset miliknya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, masih terdapat beberapa aset yang belum aman karena belum tersertifikasi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Aris Mukiyono, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan SHM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna barang milik daerah harus berkoordinasi dengan BPKAD. Jika ada anggaran yang tersedia, BPKAD akan membantu dalam proses sertifikasi. Upaya sertifikasi aset ini baru akan dilakukan pada tahun 2022.

Bacaan Lainnya

Salah satu contoh yang paling krusial adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Dawar Blandong, Mojokerto. Menurut Aris, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur tidak memiliki anggaran untuk sertifikasi tersebut. Mereka telah mengirim surat kepada BPKAD untuk berkoordinasi terkait sertifikasi, dan saat ini Badan Pengukuran Surabaya (BPS) telah melakukan pengukuran aset tersebut.

Sementara itu, terkait aset yang dihuni oleh oknum tertentu, pendekatan yang humanis harus dilakukan. Aris mengharapkan bahwa pada tahun 2024 semua aset tersebut sudah aman dan tersertifikasi. Dari lebih dari 4000 bidang aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekitar 65 persen atau lebih dari 2600 bidang telah tersertifikasi. Proses sertifikasi paling banyak dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. Harapannya, pada tahun 2024 semua aset telah tersertifikasi dengan jelas.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Khulaim Junaidi, menilai bahwa masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak produktif dan terkesan dibiarkan begitu saja. Hal ini menjadi perhatian Komisi C, mengingat bahwa hingga saat ini data aset yang ada di BPKAD Jawa Timur hanya sebatas inventarisasi dan sertifikasi.

“Hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil terkait aset-aset yang tidak terurus. Kami berharap aset-aset yang tidak terurus di OPD ini dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga sehingga dapat menambah pendapatan daerah,” ungkap Khulaim.

Khulaim juga menyoroti bahwa berdasarkan data yang ada, keberadaan aset tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Terkesan bahwa aset-aset ini dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan penggunaannya.

“Belum semua aset tersebut tersertifikasi sepenuhnya. Hal ini sangat berbahaya, karena jika dibiarkan, aset-aset tersebut dapat hilang. Ini bukanlah hal yang kita inginkan,” jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *